TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Banjir dan macet sudah menjadi masalah klasik dan menahun di Jakarta. Dari gubernur ke gubernur persoalan akut ini tidak kunjung terselesaikan.
Salah satu akar masalah tidak kunjung selesainya masalah banjir dan macet adalah karena dua persoalan ini tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Calon DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, peran yang bisa dimainkan seorang anggota DPD untuk masalah banjir dan macet di Jakarta adalah lewat kewenangan legislasi yang dimiliki DPD.
Menurutnya, persoalan banjir Jakarta, terkait erat dengan keberadaan 13 sungai besar yang melintas antarprovinsi. Jadi bukan saja lintas wilayah tetapi juga lintas kementerian dan lembaga. Makanya perlu ada sebuah regulasi yang tegas dan memberi kewenangan Jakarta bisa berkoordinasi dengan kabupaten dan kota, agar Jakarta bebas banjir.
"Saya rasa sudah saatnya RUU Kota Megapolitan Jakarta dibahas dan disahkan menjadi undang-undang," ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (25/3/2014).
Dengan Undang-Undang Kota Megapolitan Jakarta, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan lebih besar untuk melakukan koordinasi dengan daerah sekitarnya untuk mengatasi bencana banjir. Lewat RUU ini juga, Pemprov DKI Jakarta bisa meminta daerah kawasan resapan air seperti Bogor atau Cianjur untuk tidak dibangun perumahan atau perkantoran.
"Kalau ini tidak dilakukan, Jakarta akan tenggelam. Suka tidak suka, Jakarta itu ibukota negara. Kalau Jakarta lumpuh, Indonesia juga bisa terancam lumpuh. Jadi ini untuk kepentingan nasional," lanjut Fahira Idris.
Senada dengan banjir, macet juga sangat terkait dengan kota-kota lain di sekitar Jakarta. Sebanyak dua juta lebih orang dari daerah Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, masuk ke Jakarta setiap hari. Inilah yang membuat macet tidak akan pernah lepas dari Jakarta.
"Jadi UU Megapolitan ini bisa mengamanatkan ada semacam badan otoritas yang mengurus koordinasi antar wilayah Megapolitan (Jabodetabek dan sekitarnya). Jadi nanti, misalnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa membangun jalur dan halte bus way dari Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang ke Jakarta sehingga diharapkan masyarakat di kota-kota tersebut tidak menggunakan mobil pribadi saat bekerja ke Jakarta," jelas Caleg DPD nomor urut 11 ini.
Fahira menegaskan, RUU Megapolitan bukanlah pencaplokan kota-kota di sekitar Jakarta, tetapi lebih penguatan koordinasi untuk penataan tata ruang, agar Jakarta dan daerah sekitarnya bisa sama-sama tumbuh, punya infrastruktur yang mantap dan jaringan transportasinya lebih baik.
Sembari menunggu RUU ini, jika terpilih sebagai anggota DPD, Fahira Idris akan proaktif mendorong Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD-nya untuk memprioritaskan pembahasan dan pengesahan peraturan daerah (perda) mengenai jenis-jenis tindakan yang wajib dilakukan dalam rangka mencegah banjir dan membuat lingkungan lebih baik.
Jenis-jenis tindakan itu, misalnya, lanjut Fahira, setiap orang mengalokasikan 30 persen dari luas lahan dan bangunan yang dimilikinya sebagai tempat resapan air dengan pembuatan sumur resapan, pembuatan biopori di lahan pekarangan, atau penggunaan konblok untuk lahan pekarangan. "Jika sudah menjadi perda sanksinya akan bisa lebih tegas misalnya denda atau pembongkaran bangunan sehingga pemilik bangunan akan melaksanakannya," usul Fahira.
Belum ada komentar untuk "UU Megapolitan Bisa Jadi Solusi Jakarta Bebas Banjir dan Macet"
Posting Komentar