Rabu, 19 Maret 2014 | 14:50 WIB
Mandat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati kepada Joko Widodo untuk menjadi calon presiden yang dibacakan, Jakarta (14/3). TEMPO/Tjahjo
THEDAILYNEWZZ.BLOGSPOT.COM, Jakarta - Tim Advokasi Jakarta Baru mengajukan gugatan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Alasannya, rencana Jokowi untuk berhenti sebagai gubernur DKI dan belum merealisasikan janji dan kontrak politiknya dinilai tidak patut dan melawan hukum. (Baca: Jokowi Diserang Kubu Prabowo, Apa Reaksi Ahok?)Gugatan terhadap Jokowi didaftarkan Tim Advokasi Jakarta Baru pada Rabu, 19 Maret 2014, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Kami mau mengembalikan Jokowi ke fitrahnya sebagai gubernur dan menyelesaikan tugas-tugasnya," kata koordinator Tim Advokasi, Ade Dwi Kurnia, di PN Jakarta Pusat.Ade mengatakan gugatan Tim Advokasi tidak ada hubungannya dengan status Jokowi sebagai capres dari PDIP. "Tidak ada hubungannya dengan capres-mencapres, gugatan ini karena Jokowi meninggalkan jabatan sebagai gubernur sebelum merealisasikan janji-janjinya untuk melaksanakan program kerakyatan," kata dia. Ade membantah gugatan ini ada hubungannya dengan Gerindra. "Tidak ada sama sekali," ujarnya. (Baca: Prabowo Merasa Dikhianati Megawati dan Kubu Prabowo Tagih Janji-janji Jokowi)Dia mengatakan sikap Jokowi untuk berhenti sebagai gubernur sebelum merealisasikan program-program kerakyatan yang dijanjikan sangat tidak patut dan dianggap melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.Dalam gugatannya terdapat lima poin gugatan yang dimohonkan penggugat ke majelis hakim, di antaranya adalah menghukum tergugat (Jokowi) untuk terus melaksanakan tugasnya sebagai gubernur DKI periode 2012-2017 hingga akhir masa jabatannya. (Baca: Jadi Gubernur, Ahok Harus Waspadai Hal- hal Ini)Dalam pendaftarannya, Tim Advokasi melengkapi gugatannya dengan sejumlah berkas, di antaranya nota kesepakatan di atas materai Rp 6.000 antara Jokowi-Ahok dengan Serikat Rakyat Miskin Indonesia. Di antara kesepakatan berjumlah sembilan poin itu adalah Jokowi akan memperjuangkan pendidikan gratis dan berkualitas untuk rakyat miskin; memperjuangkan perumahan murah, layak, dan manusiawi untuk rakyat; serta memperjuangkan harga sembako murah dan terjangkau.Tim Advokasi juga menyertakan berkas Kontrak Politik antara Jokowi-Ahok dengan Ketua Komite Sentral Pemberdayaan Masyarakat (SPM) Nelly Rosa Yulhiana. Di antara butir kontrak politik itu adalah Jokowi dan Ahok berjanji akan mendukung dan memfasilitasi segala kegiatan program SPM dalam perjuangan perberdayaan masyarakat.Gugatan terhadap Jokowi diajukan dengan mekanisme gugatan perwakilam kelompok (class action), berdasarkan Peraturan MA Nomor 1 tahun 2002. Dalam gugatan ini, yang menjadi perwakilan masyarakat DKI Jakarta adalah Ketua Komite Sentral Pemberdayaan Masyarakat Nelly Rosa Yulhiana, dan Ade Dwi Kurnia dari Tim Advokasi Jakarta Baru. Tim Advokasi Jakarta Baru adalah tim yang berisi advokat profesional yang mendukung Jokowi saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu. (Baca: Bakal Gubernur, Ahok Disarankan Ubah Gaya Bicara)AMIRULLAHBerita Lainnya:Wartawan Prancis Bikin Menhan Malaysia Melongo Komandan Polisi Tewas Ditembak di Mapolda Metro KPK Sita Rp 400 Juta, Biaya Nikah Putri Rudi Anwar Ibrahim Akui Pilot MH370 Kerabatnya
Belum ada komentar untuk "Tim Jakarta Baru Gugat Jokowi di PN Jakarta Pusat"
Posting Komentar