Kamis, 20 Maret 2014 | 04:03 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memberikan keterangan kepada wartawan terkait majunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi maju sebagai calon Presiden pada pemilu 2014 di Balaikota, Jakarta Pusat, Jakarta (14/3). Dalam keterangannya Ahok menyatakan siap menggantikan posisi Gubernur dan mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden dari partai PDI-P. ANTARA/Muhammad Adimaja
THEDAILYNEWZZ.BLOGSPOT.COM , Jakarta: Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama mengevaluasi 17 langkah menangani kemacetan di Jakarta bersama Wakil Presiden Boediono. Menurut Ahok, DKI masih punya dua pekerjaan rumah, yaitu penerapan electronic road pricing (ERP), sterilisasi jalur bus, dan pembuatan standar pelayanan minimum (SPM) Bus Transjakarta. (Baca: Kecepatan Kendaraan di Jakarta Hanya 12 Km per Jam)"ERP masih merah," katanya di Balai Kota, Rabu 19 Maret 2014 sore. Untuk ERP, Ahok menyatakan akan memasang tiga gantry. Kini dia sedang menyiapkan term of reference-nya untuk tender. Dia menyebut sudah mendapat dukungan dari Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri soal ini. "Pak Kapolri jelas katakan penegakan hukum akan dukung kami." (Baca: ERP Belum Juga Diterapkan, Begini Penjelasan Ahok)Masalah kedua, sterilisasi jalur bus Transjakarta. Ada masalah soal ketentuan tilang maksimum. "Mau lewatin pengadilan yang merah atau yang biru?", ujarnya. Menurutnya, kejaksaan dan kepolisian berpegang pada dua undang-undang berbeda. "Kami usul tabrak aja polisi, masa jaksa agung nangkep kapolri. Enggak mungkin. Kalau jaksa agung tangkap kapolri, ganti aja jaksa agungnya."Sedangkan terkait SPM, Ahok mengaku belum berani mengeluarkannya seperti diharuskan oleh peraturan menteri perhubungan. Sebab, target jumlah bus belum terpenuhi. "Kami harus tambah bus. Kami tidak berani keluarkan itu kalau busnya belum cukup," katanya. Apalagi, kata dia, pencapaian jumlah bus terganggu oleh adanya kasus bus Transjakarta rusak.Sebelumnya, pada 2 September 2010, pemerintah pusat mengambil alih penanganan kemacetan lalu lintas Ibu Kota. Pemerintah mengeluarkan instruksi wakil presiden yang berisi 17 langkah menangani kemacetan. (Baca: Jakarta Macet, Apakabar 17 Langkah Pemerintah?)ATMI PERTIWIBerita Lainnya:Pemicu Penembakan Pamudji Diduga Cekcok Ini Pelaku Video Asusila Puncak Dijerat Pasal BerlapisKenaikan Objek Pajak Jakarta Ikuti Harga PasarJakarta Bandingkan Monorel dengan Metro Kapsul
Belum ada komentar untuk "Ahok"
Posting Komentar