Reporter : Wisnoe Moerti | Rabu, 18 Desember 2013 05:14
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mencari cara untuk bisa keluar atau meminimalisir kemacetan yang menjadi penyakir kronis ibu kota. Beragam cara sudah coba dilakukan, namun belum sepenuhnya berhasil. Di sisi lain, Pemprov DKI terus diingatkan pemerintah pusat soal penanganan kemacetan.
Wacana 'menghilangkan' Bahan Bakar Minyak (BBM) di kawasan Ibu Kota kembali dimunculkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Tahun lalu, wacana ini digulirkan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Saat itu Dahlan punya ide menghilangkan Premium hanya di kawasan elit yang ada di Jakarta.
Tapi kali ini Pemprov DKI justru punya usul yang lebih mengejutkan. Penghapusan subsidi BBM untuk wilayah DKI Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, Ahok meminta Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik untuk menghentikan suplai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di DKI Jakarta.
"Rencananya kita mau menghilangkan BBM bersubsidi dari Jakarta. Kita akan meminta kepada menteri ESDM untuk menghentikan suplai BBM bersubsidi di Jakarta," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dia berharap dengan dihilangkannya BBM bersubsidi dari Jakarta akan benar-benar mengurangi kemacetan. Pasalnya program Pemerintah Pusat mengenai mobil murah yang tidak akan menggunakan BBM bersubsidi tidak terjadi di lapangan.
Ide Ahok ini mendapat tanggapan beragam. Termasuk dari pemerintah pusat. Dalam hal ini para menteri ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Para menteri kabinet SBY-Boediono tidak sepenuhnya setuju dengan usulan Ahok menghilangkan jatah 15 juta kilo liter subsidi BBM yang tiap tahun dialokasikan untuk Jakarta. Ada yang mendukung, ada pula yang mencibir usulan Ahok. Merdeka.com merangkum sikap dan pernyataan para menteri terkait usulan Ahok ini. Berikut paparannya.
Belum ada komentar untuk "Kabinet SBY tak kompak dukung Ahok 'hilangkan' BBM dari Jakarta"
Posting Komentar