Bupati Nunukan Basri, Rabu (17/7/2013) meletakkan batu pertama pembangunan Kantor Perwakilan Nunukan di Jakarta.
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru
TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Pembangunan Kantor Perwakilan Kabupaten Nunukan di Jakarta yang menelan anggaran hingga Rp 13,326 miliar dalam satu tahun anggaran dari APBD Nunukan tahun 2013 (belum termasuk pembebasan tanah dan gedung), menuai sorotan.
Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik Nunukan Indrasasmita Anshori mengatakan, sangat tidak logis alasan pembangunan gedung di atas lahan seluas 572 meter persegi, di Jalan Kramat 2 Nomor 54-Kwitang, Kelurahan Senen, Jakarta Pusat itu disebutkan untuk membantu dan mempermudah urusan para pejabat ketika berada di Jakarta. Pembangunan kantor dinilai tidak terlalu penting, karena tidak akan mempengaruhi lobi ke pemerintah pusat.
"Pertanyaan saya, apa selama 13 tahun ini dan dengan tidak adanya perwakilan di sana, lobi tidak bisa dilakukan maksimal? Atau sebaliknya apakah dengan adanya perwakilan menjamin APBD menjadi lebih hemat?" ujarnya.
Seharusnya, Pemkab Nunukan berkaca pada kemampuan dan pengalaman daerah lain. Apakah benar dengan memiliki kantor perwakilan, kondisi lobi kepada pemerintah pusat menjadi lebih baik.
Ia menilai, pendekatan dan lobi kepada pemerintah pusat di Jakarta sebenarnya tidak tergantung dengan ada atau tidaknya kantor perwakilan. Melainkan pada mental dan moral para pejabat yang melaksanakannya. Jika pejabat mampu berkomunikasi baik dengan para petinggi, dengan tidak selalu menyalahkan dan membebani para pejabat di kementerian, ia yakin banyak pintu yang bisa dimasuki untuk mendapatkan anggaran.
"Yang jelas sedikit saran dari saya, bahwa lobi itu tergantung dari bagaimana kita bisa melakukan dengan cara terbaik. Saya sangat yakin, tidak semua pejabat kementerian itu mempunyai stigma negatif terkait penggelontoran anggaran ke daerah. Teknologi saat ini sudah cukup banyak dan komunikasi dari Nunukan ke Jakarta pun masih tergolong lancar. Jadi tidak harus selalu bolak-balik ke sana kan? Apalagi harus pakai setoran atau uang muka," ujarnya.
Kedepan, tantangan akan semakin berat dengan aturan yang semakin ketat. Kunci dari semua itu kembali kepada sikap mental dan perilaku para pejabat daerah. Tentunya persoalan tersebut tergantung pada Bupati Nunukan Basri.
"Apakah Bupati masih mampu melihat hal itu atau justru yang harus dibenahi adalah sikap mental dan perilaku Bupati sendiri?" ujarnya.
Ia juga mempertanyakan pengelolaan gedung tersebut. Jika nantinya setiap pejabat diwajibkan menginap di sana dan retribusi akan mengalir ke Kabupaten Nunukan, apakah hal itu bisa dilakukan.
"Dengan Perbup tentang pemotongan TPP saja sampai dengan bulan ini, dari informasi yang saya dapat ternyata masih ada SKPD yang tidak menerapkannya dan Bupati tenang-tenang saja. Kalau tidak percaya silakan cek saja pada SKPD yang banyak manusianya berdasarkan data pegawai, tapi kenyataan setiap harinya entah di mana pegawainya. Apa iya di lapangan terus?" tanya Indrasasmita.
Ia menyayangkan, disaat Bupati Nunukan mendorong pembangunan gedung yang menelan anggaran yang tidak kecil, justru belum ada kebijakan Bupati yang mengarah kepada perubahan yang lebih baik menuju Gerbang Emas.
Belum ada komentar untuk "Pembangunan Kantor Perwakilan Nunukan di Jakarta Menuai Sorotan"
Posting Komentar